MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyisir enam lokasi berbeda guna mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dalam rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyambangi kediaman mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Sumut Topan Ginting serta rumah mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa upaya paksa penggeledahan dilakukan secara maraton selama dua hari, yakni pada Senin dan Selasa, 9 hingga 10 November 2026. Penyidik menyasar dua bangunan perkantoran dan empat rumah tinggal untuk mencari petunjuk tambahan.
Secara rinci, dua kantor yang digeledah meliputi kantor Satker Wilayah 1 dan kantor Satker Wilayah 2 BBPJN Sumut. Sementara itu, empat titik lainnya mencakup kediaman mantan Kadis PU Sumut, rumah mantan Kasatker BBPJN Sumut, serta dua rumah milik pihak swasta yang berperan sebagai kontraktor proyek jalan.
Dari hasil penyisiran di keenam lokasi tersebut, tim penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik beserta berbagai dokumen yang diduga berkaitan erat dengan konstruksi perkara penyuapan proyek infrastruktur ini.
Langkah penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan setelah lembaga antirasuah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari total tersangka tersebut, tujuh orang di antaranya telah resmi menjalani masa penahanan oleh penyidik KPK.
Ketujuh tersangka yang telah ditahan tersebut adalah mantan Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025 Stanley Cicero, mantan Kasatker Wilayah I BBPJN Sumut Rahmad Parulian, serta Kasatker PJN Wilayah II Provinsi Sumut T Rahmansyah Putra. Selain itu, penyidik juga menahan empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan BBPJN Sumut, yakni Faisal (PPK 1.1 Wilayah I), Heri Handoko (PPK 1.2 Wilayah I), Munson Ponter Paulus (PPK 1.4 Satker Wilayah 1), dan Manaek Manalu (PPK 2.2 Wilayah 2).
