MEDAN, SUMATERA UTARA — Kampanye melawan berita bohong (hoaks) terus digaungkan di tengah maraknya tudingan sepihak yang dialamatkan kepada seorang narapidana di dalam Lapas. Isu yang menyebutkan adanya transaksi narkoba di dalam sel diduga kuat merupakan hasil rekayasa dari sekelompok oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memicu instabilitas sosial dan keresahan masyarakat.
Dugaan rekayasa ini menguat setelah beberapa poin tuduhan yang dilemparkan ke publik terbukti bertolak belakang dengan kondisi nyata di lapangan. Kelompok penuduh mengklaim adanya kelonggaran keamanan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa Lapas tersebut justru sedang memperketat pengamanan dengan pemeriksaan berlapis terhadap setiap jengkal barang yang masuk.
“Kami melihat ada pola rekayasa informasi yang sengaja disusun untuk menyudutkan. Data-data yang mereka sampaikan di ruang publik sangat sumir dan tidak sinkron dengan laporan resmi instansi terkait. Ini jelas gerakan hoaks yang terorganisir oleh oknum tidak bertanggung jawab,” ungkap perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen pada penegakan hukum.
Motif rekayasa ini disinyalir untuk menciptakan tekanan psikologis bagi narapidana dan keluarganya, sekaligus mencoba merusak kredibilitas jajaran pemasyarakatan yang bertugas. Oknum-oknum tersebut sengaja memproduksi konten negatif tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang melekat pada tindakan penyebaran hoaks dan fitnah.
Pihak penasihat hukum korban menyatakan telah mengantongi sejumlah akun media sosial serta identitas penggerak lapangan dari kelompok penuduh yang diduga kuat menjadi otak dari rekayasa isu ini. Langkah hukum pidana dipastikan akan segera diambil jika tidak ada niat baik dari kelompok tersebut untuk mencabut tuduhannya dan meminta maaf secara terbuka kepada publik.
Masyarakat diimbau untuk bersikap kritis dan menolak segala bentuk hoaks yang diproduksi oleh oknum tidak bertanggung jawab. Mempercayai tuduhan tanpa bukti fisik dan hukum hanya akan membuat kita terjebak dalam skenario buruk yang dirancang oleh kelompok kepentingan yang ingin merusak tatanan hukum di Indonesia.
Leave a Reply