JAKARTA – Agenda penting Mahkamah Agung (MA) untuk memberikan kejelasan hukum kepada publik terkait polemik status pendidikan Wakil Presiden berakhir antiklimaks. Otoritas peradilan tertinggi negara ini secara resmi membatalkan konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin (2/11/2026) mulai pukul 11.00 WIB di Media Center MA, Jakarta.
Langkah penundaan mendadak ini memicu tanda tanya besar di tengah melesatnya sorotan publik terhadap independensi peradilan. Sedianya, pertemuan dengan media tersebut bertujuan membedah implikasi hukum dari Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan seluruh gugatan warga bernama Subhan Palal terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA luar negeri milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, mengonfirmasi langsung pembatalan tersebut kepada awak media di lingkungan korps hakim agung. Menurut penjelasan resminya, internal humas peradilan menolak memberikan pernyataan yang bersifat meraba-raba sebelum memegang fisik naskah putusan otentik.
“Konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Internal Biro Hukum dan Humas MA sejauh ini belum menerima lembaran salinan resmi putusan perkara tersebut. Kami memandang penundaan ini penting guna memastikan informasi hukum yang nantinya dilempar ke publik bersifat utuh, akurat, dan tidak bias,” ujar Andi Julia Cakrawala dalam keterangan tertulisnya pada Senin (2/11/2026).
Duduk Perkara Hukum dan Implikasi Politik
Polemik ini bergulir cepat setelah majelis kasasi yang diketuai oleh Prof. Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiharto dan Michael Renaldy Zein mengeluarkan amar putusan pada Jumat (30/10/2026). Majelis Hakim Agung secara tegas menyatakan “Kabul Kasasi”, membatalkan putusan peradilan tingkat bawah (PTUN Jakarta), sekaligus mengadili sendiri sengketa tersebut dengan memenangkan seluruh permohonan penggugat.
Objek vital yang digugurkan dalam sengketa ini adalah Surat Keterangan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019. Melalui ketukan palu kasasi tersebut, MA menyatakan dokumen penyetaraan administrasi itu tidak sah secara hukum.
Ketidakpastian ini menaruh perhatian besar pada dinamika politik nasional, mengingat persyaratan legalitas formal riwayat pendidikan bagi pejabat negara diatur ketat dalam kerangka UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya pada awal Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilu juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan perihal eksistensi fisik ijazah luar negeri tersebut, namun MK menyatakan batasan kewenangannya tidak mencakup ranah pembatalan jabatan pasca-pelantikan.
Hingga berita ini diturunkan, jurnalis dan publik masih menunggu kepastian jadwal ulang dari Biro Humas MA. Transparansi argumentasi hukum yang mendasari pembatalan Suket ini dinilai sangat krusial demi menjaga wibawa institusi peradilan dari spekulasi liar di ruang siber.
