JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mulai memetakan langkah politik lanjutan guna merespons polemik keabsahan berkas administrasi milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menyusul keluarnya putusan hukum terbaru dari Mahkamah Agung (MA), PKS kini membuka opsi untuk langsung menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen. Langkah ini dinilai sebagai respons konstitusional yang krusial terhadap dinamika ketatanegaraan terkini.
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengonfirmasi bahwa saat ini komunikasi intensif terus dibangun bersama jajaran partai politik lain di Senayan. Pihak PKS menyatakan tengah menimbang secara mendalam di antara dua instrumen konstitusional, yakni menginisiasi Hak Angket atau langsung melompat ke tahap Hak Menyatakan Pendapat. Pilihan instrumen ini akan diselaraskan dengan hasil kajian mendalam yang tengah berjalan serta kesepakatan koalisi di parlemen.
Langkah parlemen ini diambil sebagai bentuk respons terhadap keputusan hukum tertinggi dari badan yudikatif. PKS menegaskan bahwa ketetapan hukum yang telah dikeluarkan oleh MA serta Mahkamah Konstitusi (MK) wajib ditindaklanjuti secara institusional oleh DPR RI melalui kewenangan konstitusi yang melekat pada setiap anggota dewan. Bagi PKS, mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi merupakan bentuk pembiaran terhadap ketidakpastian hukum di tingkat kepala negara.
Jika fraksi-fraksi di Senayan sepakat mengambil jalur HMP, dinamika politik ini berpotensi membuka ruang bagi pelaksanaan Sidang Istimewa MPR. Skenario tersebut dapat berujung pada pembahasan kelayakan serta posisi kepemimpinan pada tingkat tertinggi lembaga eksekutif negara. Oleh karena itu, PKS menilai persoalan ini bukan sekadar komoditas politik elektoral, melainkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang fundamental dan harus diselesaikan secara konstitusional.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi dari seorang warga bernama Subhan terkait sengketa tata usaha negara yang melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam putusan nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan peradilan tingkat bawah dan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tentang penyetaraan pendidikan luar negeri tingkat SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar pemilu lalu tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak penguasa untuk dimusnahkan.
Putusan kasasi ini menjadi dasar hukum baru bagi parlemen setelah sebelumnya pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, hakim menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA luar negeri yang mendasari penerbitan surat penyetaraan tersebut. PKS menegaskan akan terus mengawal aspirasi publik dan memastikan institusi DPR RI bergerak secara kolektif untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia.
