JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, angkat bicara merespons isu pencekalan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke luar negeri yang mendadak viral di berbagai platform media sosial. Isu liar ini berkembang liar dan dikait-kaitkan dengan pusaran pengusutan skandal kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers resmi yang digelar di Jakarta Pusat, Yusril menegaskan bahwa dirinya belum menerima laporan ataupun dokumen resmi dari pihak mana pun terkait tindakan pencegahan bepergian tersebut. Demi memutus mata rantai spekulasi di ruang publik, pihak kementerian bergerak cepat melakukan langkah kroscek administratif langsung kepada otoritas teknis yang berwenang.
Yusril memastikan segera melakukan koordinasi serta meminta konfirmasi langsung kepada Menteri Imigrasi maupun Direktur Jenderal Imigrasi untuk memverifikasi ada atau tidaknya nama sang Mendagri dalam daftar cekal resmi negara. Pemerintah menegaskan status keimigrasian seorang pejabat negara tidak boleh didasarkan pada desas-desus digital, melainkan wajib merujuk secara rigid pada basis data dokumen keimigrasian resmi.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, memberikan klarifikasi tegas bahwa hingga saat ini pihak keimigrasian sama sekali belum menerima permohonan pencegahan ke luar negeri apa pun terhadap mantan Kapolri tersebut. Senada dengan hal itu, Mendagri Tito Karnavian sendiri secara terpisah telah membantah rumor penangkapan maupun pencekalan yang menyeret namanya dan melabeli kabar burung di media sosial tersebut sebagai informasi bohong alias hoaks.
