JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memberikan penegasan keras terkait penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Berbicara dalam audiensi bersama Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Lobi Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026), Jenderal Suyudi menyatakan bahwa seluruh proses hukum yang sedang berjalan di internal kepolisian bersifat objektif dan transparan demi perbaikan institusi ke depan.
Kapolri membantah keras rumor yang beredar di publik mengenai adanya faksi, friksi, atau muatan persaingan internal di dalam Korps Bhayangkara menyusul penetapan tersangka terhadap sejumlah perwira tinggi (pati) Polri. Menurutnya, langkah tegas dan represif yang diambil oleh jajaran penegak hukum merupakan wujud nyata dari komitmen Polri dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu, sekaligus membersihkan institusi dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang strategis.
“Menanggapi dinamika internal dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo, proses tersebut murni penegakan hukum demi perbaikan institusi, tanpa muatan persaingan,” tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam konferensi pers resmi yang digelar di hadapan awak media nasional.
Sebagai langkah konkret penuntasan perkara, Kapolri telah menginstruksikan pembentukan tim khusus berskala besar yang dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri untuk mendalami keterlibatan pihak lain secara tuntas. Melalui amanat tertulisnya, Jenderal Suyudi juga mengimbau dengan sangat kepada seluruh jajaran kepolisian di Indonesia, mulai dari tingkat Mabes hingga Polsek, untuk tidak terpengaruh oleh dinamika isu ini dan tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan publik serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sebelumnya, kasus infiltrasi dan penyadapan ilegal ini mengguncang stabilitas politik nasional setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka utama dan langsung melakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri. Ketiganya meliputi mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan hasil penyidikan intensif, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang sangat berat, termasuk Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pihak Mabes Polri memastikan persidangan akan digelar secara terbuka dalam waktu dekat untuk menjamin asas keadilan bagi seluruh masyarakat.
