Berlindung di Balik Kedinasan, MIN 1 Kota Medan Diduga Legalkan Pungli SPP Berkedok Surat Dinas

MEDAN – Praktik pemerasan terselubung terhadap wali murid kembali mencoreng institusi pendidikan Islam di bawah naungan Kementerian Agama Sumatera Utara. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Medan secara sepihak mencopot hak pendidikan gratis siswa dengan mewajibkan pungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Langkah ini bukan lagi sekadar maladministrasi, melainkan tindakan pembangkangan hukum yang terstruktur dan berpotensi kuat dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli) massal.

Keberanian pihak madrasah dalam menabrak aturan ini terpampang nyata dalam surat edaran resmi bernomor B-400/Mi/PP.00.4/11/2026 tertanggal 10 November 2026. Tanpa tedeng aling-aling, Plt. Kepala MIN 1 Kota Medan, Ali Sanusi Rambe, M.Pd, membubuhkan tanda tangan dan stempel basah pada instruksi yang memeras kantong wali murid tersebut.

banner 336x280

Pada poin nomor 5 surat tersebut, tertulis perintah yang sangat agresif: “Pembayaran uang SPP Semester Genap TP. 2026/2027 mulai tanggal 11 Nov s/d 17 Des 2026 melalui wali kelas masing-masing.”

Menelanjangi Pelanggaran Hukum MIN 1 Medan

Mewajibkan pungutan berlabel SPP di tingkat sekolah dasar negeri merupakan pelanggaran fatal terhadap konstitusi dan regulasi pendidikan nasional:

  1. Pengangkangan Aturan Kemenag RI: Kementerian Agama Pusat telah berkali-kali memperingatkan bahwa seluruh Madrasah Negeri (MI, MTs, MA) wajib menggratiskan biaya operasional pokok siswa. Seluruh napas operasional MIN 1 Medan telah disokong penuh oleh uang rakyat melalui DIPA APBN dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menarik SPP di atas dana BOS adalah bentuk penyerapan anggaran ganda yang ilegal.
  2. Manipulasi Regulasi Komite (PMA No. 16/2020): Pihak sekolah diduga sengaja mengaburkan batasan antara “sumbangan” dan “pungutan”. Peraturan Menteri Agama mengharamkan madrasah negeri menetapkan nominal tarif dan tenggat waktu layaknya penagih utang. Pemaksaan jadwal pembayaran lewat wali kelas membuktikan bahwa ini adalah pungutan wajib yang melanggar hukum, bukan sumbangan sukarela.
  3. Penyelundupan Hukum Atas PP Nomor 48 Tahun 2008: Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan mengunci mati celah sekolah negeri untuk membebankan biaya operasional kepada siswa pada satuan pendidikan dasar.
  4. Pelanggaran UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003: Tindakan komersialisasi di MIN 1 Medan ini secara langsung merampas hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa biaya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Hingga berita ini diturunkan (15/11/2026), bau menyengat praktik pungli di Jalan Williem Iskandar No. 7 C ini belum mendapatkan tindakan tegas dari Kantor Kemenag Kota Medan maupun Kanwil Kemenag Sumut. Sikap diam otoritas pengawas akan dinilai publik sebagai bentuk pembiaran terhadap komersialisasi pendidikan. Satgas Saber Pungli Sumatera Utara dan Ombudsman RI kini didesak untuk segera menyeret Plt. Kepala Madrasah beserta jaringan wali kelas yang terlibat dalam rantai penarikan uang ilegal ini ke ranah hukum.

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *