JAKARTA – Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan respons terkait mencuatnya nama beliau dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pendamping Presiden Prabowo Subianto pasca-pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sultan menegaskan bahwa DPD RI sepenuhnya menghormati dan mendukung mekanisme konstitusi yang berlaku dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.
Saat ditemui awak media di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (13/11/2026), Sultan enggan berspekulasi lebih jauh mengenai peluang pribadinya dan hanya menggelengkan kepala. Dalam pernyataan resminya pada Sabtu (14/11/2026), ia meluruskan bahwa secara regulasi DPD RI tidak mengantongi kewenangan untuk menyodorkan nama kandidat wapres. Fokus utama lembaga legislatif daerah tersebut saat ini adalah mengawal agenda pemulihan serta mendukung penuh siapa pun figur yang nantinya ditunjuk resmi oleh Presiden Prabowo.
Nama Sultan sendiri mencuat ke permukaan setelah diusulkan oleh Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung. Tamsil menilai rekam jejak Sultan selama dua tahun memimpin DPD RI menjadi modal kuat untuk menjembatani hubungan pusat-daerah, menyelesaikan persoalan ketimpangan fiskal, serta merangkul berbagai kelompok kepentingan nasional. Meskipun demikian, usulan tersebut sejauh ini masih bersifat aspirasi internal lembaga dan belum berstatus sebagai rekomendasi resmi.
Guna menyikapi dinamika pengisian kursi wakil presiden ini, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menggelar pertemuan strategis bersama sejumlah pimpinan partai politik di Istana Bogor pada Jumat (13/11). Proses pembahasan mengenai kandidat definitif pengganti Gibran diproyeksikan akan terus bergulir intensif bersama koalisi pemerintahan hingga pekan depan.










