MEDAN – Menanggapi pemberitaan terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang menuai protes dari pihak yayasan, Pj. Ketua Umum Gerakan Rakyat Untuk Dukung Prabowo (GERUDUK-PRABOWO), Chairul Bachri, SH, meminta Kapolri segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan perkara oleh jajaran kepolisian di lapangan.
Chairul menilai, aparat kepolisian sebagai institusi penegak hukum harus memahami bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga dari bagaimana proses hukum tersebut dijalankan dengan menghormati hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kapolri harus mulai menertibkan anggotanya. Jangan sampai muncul kesan di tengah masyarakat bahwa dalam menangani persoalan hukum, sebagian oknum aparat justru mengedepankan tindakan represif dan kurang mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Penegakan hukum bukan berarti aparat boleh bertindak semaunya,” tegas Chairul Bachri.
Menurutnya, apabila penggeledahan memang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, tentu kewenangan tersebut harus dihormati. Namun, pelaksanaannya wajib tunduk pada prosedur hukum, mengedepankan sikap profesional, proporsional, serta tidak mengabaikan hak-hak orang yang berada di lokasi, terlebih jika terdapat perempuan, anak-anak, dan santri yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perkara.
Ia juga menyoroti adanya keberatan pihak pesantren mengenai dugaan pendobrakan fasilitas, penyitaan barang tanpa kelengkapan administrasi yang dipersoalkan, serta pemeriksaan terhadap sejumlah santriwati. Hal-hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Jangan sampai orang yang belum terbukti terlibat dalam suatu tindak pidana justru mengalami perlakuan yang membuat mereka merasa dipermalukan, ketakutan, atau kehilangan hak-haknya. Apalagi jika menyangkut anak-anak dan lingkungan pendidikan keagamaan. Mereka harus mendapatkan perlindungan, bukan justru menjadi pihak yang menanggung dampak berlebihan dari proses penegakan hukum,” lanjutnya.
Chairul menegaskan, dirinya tidak sedang membela siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana. Siapa pun yang bersalah harus diproses sesuai ketentuan hukum. Namun, aparat juga harus tunduk pada hukum dan tidak boleh menjadikan kewenangan sebagai alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan.
Ia meminta Kapolri memastikan setiap tindakan anggota di lapangan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui pemeriksaan apabila ditemukan dugaan pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan.
“Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemerintahan yang berpihak kepada rakyat dan menjunjung tinggi keadilan. Karena itu, institusi kepolisian harus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Rakyat membutuhkan polisi yang tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap santun, humanis, dan menghormati hak-hak warga negara,” pungkasny
