JAKARTA – Langkah hukum terkait keabsahan dokumen persyaratan administrasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh advokat Subhan Palel. Dalam putusannya, MA membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah SMA milik Gibran. Keputusan krusial ini langsung memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang mendesak adanya investigasi menyeluruh di ranah pidana.
Melalui pernyataan resmi di akun media sosial miliknya, Mahfud MD menegaskan bahwa vonis yang dikeluarkan oleh MA telah memberikan kepastian hukum yang sangat clear terkait polemik dokumen tersebut. Kendati demikian, ia mengingatkan publik agar dapat memisahkan antara persoalan hukum administrasi murni dengan dinamika politik yang menyelimuti kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden RI. Menurutnya, kelanjutan status jabatan tersebut kini berada dalam wilayah politik yang memiliki mekanisme serta jalur penyelesaian tersendiri.
Lebih lanjut, pakar hukum tata negara tersebut menggarisbawahi adanya indikasi pelanggaran serius yang tidak boleh berhenti pada perdebatan administratif belaka. Mahfud secara terbuka mendesak aparat penegak hukum untuk segera memeriksa Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen). Investigasi ini dinilai mendesak guna mengungkap proses di balik penerbitan surat keterangan penyetaraan yang kini telah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan tertinggi.
Ada dua poin krusial yang menurut Mahfud wajib ditindaklanjuti ke ranah hukum pidana. Pertama adalah keabsahan dari proses penerbitan dokumen penyetaraan ijazah itu sendiri sejak awal. Kedua adalah munculnya dugaan penyelundupan pasal, khususnya Pasal 18 ayat (3) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang digunakan saat pendaftaran pemilu. Pengusutan secara pidana terhadap kedua institusi tersebut dianggap menjadi kunci utama untuk melihat apakah ada unsur kesengajaan atau pelanggaran regulasi yang terstruktur dalam penyusunan aturan pemilu serta verifikasi berkas kandidat.
Perkara ini bermula dari gugatan sengketa keabsahan dokumen pendidikan yang diajukan ke jalur pengadilan hingga mencapai tingkat kasasi di MA. Dengan keluarnya putusan pembatalan suket tersebut, tekanan publik terhadap akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu dan kementerian terkait diprediksi akan semakin meningkat. Kini, fokus publik tertuju pada bagaimana institusi penegak hukum merespons desakan pemeriksaan ini, serta bagaimana peta kekuatan politik di parlemen menyikapi legalitas formal dari posisi wakil presiden pasca-putusan berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung.
