JAKARTA – Penguatan organisasi kemasyarakatan dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam memperbesar ruang partisipasi publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Pandangan itu disampaikan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang menyusul pengukuhan 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) baru yang dilakukan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Hashim Djojohadikusumo.
Ketua Umum DPN Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang, H. Dedy Safrizal, menyambut positif langkah tersebut. Menurutnya, bertambahnya organisasi masyarakat harus diikuti dengan peran nyata dalam mengawal kepentingan publik.
Dedy menegaskan, keberadaan ormas idealnya tidak berhenti pada posisi sebagai pendukung pemerintah. Ormas justru harus mampu berdiri sebagai mitra kritis yang berani memberikan dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sekaligus menyampaikan kritik ketika menemukan persoalan.
“Kami mengapresiasi langkah Bapak Hashim Djojohadikusumo dalam mendorong penguatan organisasi kemasyarakatan. Bagi kami, ormas harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah, bukan hanya sebagai pendukung. Ketika ada program yang baik, kita dukung. Ketika ada persoalan di lapangan, kita kawal dan sampaikan secara objektif,” ujar Dedy Safrizal.
Menurut dia, semakin banyaknya organisasi masyarakat seharusnya berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, transparansi dan tanggung jawab dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
Dedy mengingatkan agar keberadaan ormas tidak hanya terlihat ketika terdapat kepentingan tertentu. Sebaliknya, organisasi masyarakat harus mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan pendampingan, pengawasan maupun solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
“Ormas jangan hanya hadir ketika ada kepentingan. Ormas harus hadir ketika masyarakat membutuhkan suara, pendampingan, pengawasan, dan solusi,” tegasnya.
DPN Elang Tiga Hambalang juga berharap 20 ormas yang baru dikukuhkan mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Namun, sinergi tersebut menurut Dedy tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol sosial. Ormas tetap harus menjaga independensi dan objektivitas ketika menjalankan perannya di tengah masyarakat.
“Kami ingin ormas menjadi mata dan telinga masyarakat. Mengawal pembangunan, mengawasi kebijakan, membantu masyarakat menyampaikan aspirasi, dan memastikan tidak ada kepentingan masyarakat yang diabaikan,” katanya.
Dedy menilai, pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat agar setiap program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Karena itu, keberadaan ormas diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Aspirasi yang muncul dari bawah dapat disampaikan secara konstruktif, sementara berbagai program pemerintah dapat dikawal agar pelaksanaannya tetap transparan dan tepat sasaran.
DPN Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang sendiri menyatakan membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengawasan pembangunan, penguatan partisipasi publik serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, pengukuhan 20 ormas baru diharapkan bukan sekadar menambah jumlah organisasi di tengah masyarakat, tetapi benar-benar memperkuat suara publik dalam mengawal arah pembangunan dan kebijakan pemerintah.
