MEDAN — Polemik dugaan perubahan fungsi bangunan di Jalan Puskesmas 1, Gang Jambu, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, kembali mencuat. Sejumlah aktivis, organisasi masyarakat (ormas), LSM dan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tolak (AMTOL) MBG mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertindak tegas terhadap bangunan yang diduga mengalami perubahan peruntukan tanpa memenuhi ketentuan tata ruang dan perizinan.
AMTOL menilai, jika benar bangunan tersebut awalnya diperuntukkan sebagai rumah tinggal namun kemudian dialihfungsikan menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa penyesuaian izin, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
Juru Bicara AMTOL MBG, Johan Merdeka, didampingi Rahmadsyah, Jefri Manik dan Iqbal Alfansyuri, meminta Satpol PP tidak ragu menjalankan kewenangannya sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwal).
“Kalau memang terjadi perubahan fungsi bangunan yang tidak sesuai izin awal, melanggar Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), atau tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sah, kami minta Satpol PP bertindak tanpa tedeng aling-aling,” tegas Johan.
Menurutnya, dugaan perubahan fungsi bangunan di Gang Jambu tersebut harus diperiksa secara terbuka, terutama terkait status tata ruang, KKPR, PBG serta kesesuaian fungsi bangunan dengan izin yang diterbitkan pemerintah.
AMTOL MBG bahkan mendesak agar apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, Satpol PP segera melakukan tindakan administratif, termasuk penghentian aktivitas dan penyegelan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
“Penyegelan harus dilakukan jika pelanggaran terbukti. Pasang garis pembatas dan tanda pelanggaran sehingga aktivitas pembangunan maupun operasional dihentikan. Jangan sampai aturan hanya tajam kepada masyarakat kecil,” ujar Johan.
AMTOL MBG juga meminta Lurah Sunggal memberikan teguran atau surat imbauan kepada pemilik bangunan agar tidak melakukan perubahan fungsi tanpa memenuhi ketentuan perizinan.
Selain persoalan tata ruang, AMTOL MBG menyoroti kewajiban PBG apabila perubahan bangunan berdampak terhadap fungsi, luas, struktur, tampilan maupun aspek keselamatan bangunan.
Perubahan rumah tinggal menjadi tempat usaha, penambahan luas atau lantai, perubahan struktur utama hingga perubahan fasad secara signifikan, menurut AMTOL, harus dipastikan legalitas dan kesesuaiannya.
“Pemko Medan jangan hanya diam. Perda dan Perwal harus berlaku untuk semua. Kalau memang ada pelanggaran, tindak. Kalau tidak ada pelanggaran, buka datanya kepada publik agar tidak menimbulkan polemik,” pungkas Johan.
