JOMBANG, JAWA TIMUR — Suasana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) kembali memanas. Pernyataan calon Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa terkait kesepakatan lima kandidat untuk mendorong mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam pemilihan Ketua Umum PBNU memicu interupsi dan kegaduhan di tengah Sidang Pleno III.
Langkah Zulfa tersebut mendapat sorotan dari Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Bangka Belitung, KH Masmuni Mahatma.
Masmuni menilai pernyataan mengenai kesepakatan antarkandidat tidak semestinya dibawa ke forum pleno yang sedang menjalankan agenda resmi muktamar. Menurut dia, setiap persoalan memiliki ruang pembahasan dan mekanisme masing-masing.
“Karena itu, pernyataan mengenai kesepakatan antarkandidat semestinya ditempatkan pada ruang dan mekanisme persidangan yang sesuai,” ujar Masmuni.
Ia bahkan menilai sikap Zulfa menjadi catatan tersendiri dalam kontestasi menuju kursi Ketua Umum PBNU.
“Sayang sikapnya tersebut tak mencerminkan kriteria pemimpin NU,” tegasnya.
Pernyataan Zulfa disampaikan di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Zulfa menyebut dirinya bersama empat kandidat lainnya telah mencapai kesepakatan untuk mendorong mekanisme AHWA. Ia juga mengajak kandidat lain untuk mengambil sikap serupa.
Empat calon yang disebut dalam kesepakatan tersebut adalah KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, KH Abdul Ghaffar RoIn alias Gus Rozin, KH Yusuf Chudlori alias Gus Yusuf, dan KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam.
Menurut Zulfa, kesepakatan itu merupakan hasil komunikasi di antara para kandidat. Namun, penyampaian kesepakatan tersebut di tengah persidangan justru memunculkan reaksi dari sejumlah peserta.
Interupsi pun bermunculan. Sidang Pleno III yang tengah menjalankan agenda persidangan menjadi riuh akibat perdebatan mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Bagi Masmuni, dinamika tersebut semestinya tidak sampai mengganggu jalannya persidangan. Sidang Pleno III telah memiliki agenda yang jelas, termasuk laporan dan pengesahan hasil sidang komisi.
Ia mengingatkan seluruh peserta dan kandidat agar memahami posisi masing-masing dalam forum. Kontestasi kepemimpinan, kata dia, tidak boleh membuat mekanisme persidangan kehilangan arah.
Sementara itu, pimpinan sidang memastikan proses pengambilan keputusan tetap mengutamakan musyawarah mufakat.
Sekretaris Steering Committee sekaligus pimpinan Sidang Pleno III, Prof Mohammad Nuh, mengatakan voting akan menjadi opsi apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.
Menurutnya, peserta muktamar tidak perlu khawatir apabila forum akhirnya harus mengambil keputusan melalui pemungutan suara. Mekanisme tersebut telah disiapkan sebagai jalan keluar apabila mufakat tidak tercapai.
Polemik ini membuat isu mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU kembali menjadi pusat perhatian Muktamar ke-35 NU.
Dorongan AHWA dari sejumlah kandidat kini berhadapan dengan mekanisme resmi persidangan yang harus ditempuh dalam menentukan keputusan organisasi.
Situasi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kontestasi Ketua Umum PBNU tidak hanya berlangsung di antara para kandidat, tetapi juga menyentuh persoalan krusial mengenai bagaimana mekanisme pemilihan harus diputuskan dan siapa yang memiliki kewenangan menentukan jalannya proses tersebut.
Muktamar ke-35 NU kini memasuki tahapan penting. Perdebatan mengenai AHWA berpotensi terus mengemuka hingga forum menemukan keputusan final mengenai mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
