JAKARTA — Pemerintah memperketat perlindungan terhadap pelanggan layanan seluler. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2026 yang mewajibkan operator seluler memberikan pilihan kepada pelanggan terkait sisa kuota sekaligus melarang adanya biaya tambahan untuk mempertahankan kuota tersebut.
Kebijakan ini diterbitkan setelah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerima sejumlah aduan masyarakat mengenai sistem kuota yang hangus. Pemerintah menilai masih terdapat operator yang belum sepenuhnya menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perlindungan hak konsumen atas sisa kuota.
Meutya mengatakan, SE tersebut menjadi instrumen pemerintah untuk memastikan putusan MK tidak berhenti pada aturan, tetapi benar-benar dirasakan pelanggan.
“Banyak operator yang belum memberikan kepatuhan 100 persen terhadap hasil putusan MK. Karena itu, kami mengeluarkan SE Nomor 4 Tahun 2026, isinya kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan pelindungan sisa kuota,” ujar Meutya di sela acara Merdeka Run di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Dalam SE tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi operator seluler.
Pertama, sisa kuota pelanggan ditegaskan sebagai bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi sesuai dengan putusan MK.
Kedua, operator dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan yang ingin mempertahankan sisa kuotanya.
Ketiga, operator wajib memberikan pilihan mekanisme pemanfaatan sisa kuota atau rollover. Pilihan itu dapat berupa pengalihan nilai kuota, kompensasi, maupun program layanan lain yang disediakan operator.
Namun, pemerintah menegaskan keputusan mengenai pilihan tersebut berada di tangan pelanggan. Operator tidak boleh menentukan secara sepihak mekanisme yang harus digunakan konsumen.
Meutya juga meminta operator memberikan penjelasan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat mengenai setiap opsi yang tersedia.
“Yang paling penting dari pilihan ini adalah yang memilih adalah pelanggan, jadi bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” tegasnya.
Selain itu, setiap operator seluler diwajibkan melaporkan pelaksanaan ketentuan tersebut kepada Kemkomdigi secara berkala setiap bulan. Laporan pertama harus sudah diterima pemerintah paling lambat 28 September 2026, atau satu bulan setelah SE diterbitkan.
Meutya meminta seluruh operator segera menyesuaikan sistem layanan mereka agar tidak terjadi lagi praktik yang merugikan konsumen.
Ia menegaskan, kebijakan perlindungan sisa kuota tersebut tidak serta-merta berarti pemerintah menetapkan seluruh harga layanan seluler harus turun. Namun, yang dilarang secara tegas adalah adanya tambahan biaya khusus untuk mempertahankan sisa kuota.
“Jadi tadi bukan tidak ada perubahan biaya, tapi tidak ada tambahan biaya,” kata Meutya.
Menurutnya, sebelumnya terdapat mekanisme tertentu yang memungkinkan pelanggan mempertahankan atau melakukan rollover kuota dengan syarat membayar biaya tambahan atau membeli layanan berikutnya. Skema semacam itu kini menjadi perhatian pemerintah dan tidak boleh diberlakukan sebagai syarat untuk mempertahankan hak pelanggan atas sisa kuota.
Sementara mengenai harga layanan seluler secara keseluruhan, Meutya mengatakan persoalan tersebut tidak secara spesifik diatur dalam putusan MK. Kemkomdigi masih berkomunikasi dengan operator untuk mencari mekanisme penerapan putusan tersebut tanpa memberikan tekanan biaya baru kepada masyarakat.
“Kita sedang melakukan pertemuan juga dengan operator seluler bagaimana kemudian bisa menjamin bahwa putusan MK ini bisa jalan tapi harga layanan juga bisa terjaga di angka yang memang tidak terlalu naik. Bahkan kalau bisa tidak naik sama sekali,” ujarnya.
Pemerintah berharap penerbitan SE Nomor 4 Tahun 2026 menjadi titik penting dalam memperkuat posisi konsumen di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan komunikasi digital.
Dengan aturan tersebut, operator tidak hanya dituntut menyediakan layanan, tetapi juga wajib memastikan hak pelanggan atas sisa kuota terlindungi, pilihan layanan diberikan secara transparan, dan tidak ada pungutan tambahan yang dibebankan hanya untuk mempertahankan kuota milik konsumen.
