TULANG BAWANG – Suasana di kawasan permukiman warga Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung mendadak memanas menyusul adanya aksi penolakan massal terkait sengketa lahan antara masyarakat setempat dengan pihak TNI Angkatan Udara (TNI AU).
Ketegangan memuncak ketika sejumlah personel dari Lanud Pangeran M. Bun Yamin melakukan kegiatan pematokan serta pemasangan plang klaim kepemilikan aset di atas lahan yang selama ini telah ditempati dan dikelola oleh warga sekitar. Langkah penertiban aset tersebut memicu reaksi keras hingga sempat terjadi adu argumen yang cukup sengit di lapangan antara warga, pamong desa, dan aparat bersenjata yang bertugas.
Duduk Perkara Sengketa Lahan
Berdasarkan data dan keterangan yang dihimpun dari lapangan, konflik bermula dari kebijakan inventarisasi aset pertahanan negara yang dilakukan pihak militer. Lahan permukiman serta perkebunan yang berada di Kampung Bakung Udik, Bakung Ilir, dan Bakung Rahayu diklaim oleh pihak TNI AU sebagai wilayah eks Hak Guna Usaha (HGU) yang diperuntukkan bagi kepentingan pertahanan negara.
Di sisi lain, masyarakat bersama jajaran pamong desa menolak keras klaim sepihak tersebut. Perwakilan warga mengungkapkan kekecewaan mendalam lantaran lahan yang dipatok tersebut secara sah diklaim milik warga, bahkan sebagian di antaranya dilaporkan telah mengantongi dokumen hukum berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) resmi.
Protes Warga Terhadap Pengawalan Bersenjata
Aksi pematokan sepihak ini kian mendapat sorotan tajam setelah rekaman video situasi di lokasi kejadian viral di media sosial. Komunitas masyarakat dan pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) setempat sangat menyayangkan nihilnya upaya pendekatan persuasif atau sosialisasi awal kepada kepala desa maupun tokoh adat sebelum tindakan fisik di lapangan diambil.
Warga merasa tertekan dan terintimidasi karena proses pematokan tersebut dikawal ketat oleh sejumlah personel militer lengkap dengan atribut taktis. Luapan emosi warga yang terekam dalam video dipahami sebagai bentuk kepanikan atas ketidakpastian nasib ruang hidup dan hak atas tanah mereka. Bahkan, dalam salah satu momen ketegangan, aparat desa setempat tampak pasang badan dan beradu argumen langsung demi membela hak-hak konstitusional warganya.
Desakan Penyelesaian Hukum Melalui Mediasi Terbuka
Meski dari pihak perwakilan instansi militer di lapangan sempat menyatakan kesiapan untuk mencabut patok-patok tersebut apabila di kemudian hari warga mampu membuktikan kepemilikan sertifikat yang sah, atmosfer di lokasi masih diselimuti ketidakpastian.
Guna menghindari potensi gesekan fisik yang lebih besar di kemudian hari, masyarakat dan tokoh daerah mendesak diadakannya forum mediasi terbuka secara transparan. Penyelesaian status hukum sengketa aset strategis militer ini diharapkan wajib menempuh mekanisme administratif yang adil. Hal tersebut mencakup proses verifikasi dokumen dua belah pihak secara objektif, pemeriksaan penguasaan fisik secara riil, serta pemberian kejelasan opsi ganti kerugian yang layak jika memang tanah milik masyarakat terdampak oleh kepentingan negara.
