JAKARTA – Komitmen Korps Bhayangkara dalam agenda pembersihan internal kembali diuji lewat pengusutan serius kasus pelanggaran digital. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi menetapkan tiga anggota kepolisian, yakni LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka atas dugaan keterlibatan dalam praktik penyadapan ilegal dan akses tanpa izin (ilegal akses). Langkah hukum ini diambil menyusul serangkaian investigasi mendalam berbasis pembuktian ilmiah (scientific crime investigation) yang dilakukan oleh tim penyidik.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, menegaskan bahwa penetapan status hukum terhadap ketiga oknum tersebut—LSP, ASN, dan EH—didasarkan atas bukti-bukti kuat dari hasil penyidikan perkara pidana yang mencakup penyadapan ilegal, akses sistem elektronik secara tidak sah, hingga penghapusan data elektronik. Kasus ini memicu perhatian besar mengingat posisi para tersangka yang berada di dalam institusi penegak hukum yang seharusnya menjaga keamanan siber.
Bersih-Bersih Internal Demi Kepercayaan Publik
Pengumuman perkara ini disampaikan dalam konferensi pers resmi di Mabes Polri pada Selasa (3/11) malam. Agenda krusial tersebut dihadiri langsung oleh jajaran petinggi kepolisian, di antaranya Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Pol Asep Edi Suheri, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Irjen Pol Mahmud Nazly Harahap, serta Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, menyatakan bahwa Kapolri memantau langsung dan menaruh perhatian sangat serius terhadap dinamika kasus siber ini. Penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap LSP, ASN, dan EH diklaim sejalan dengan program prioritas utama Kapolri, yakni program “Bersih ke Dalam”. Manajemen Polri menegaskan bahwa pemulihan serta penguatan kepercayaan publik harus diinisiasi dari sosok-sosok personel yang bersih, berintegritas, serta amanah dalam mengemban tugas negara.
Apresiasi dan Desakan Sanksi Berat dari Tokoh Masyarakat
Menanggapi pengungkapan skandal ini, Pj. Ketua Umum Gerakan Rakyat Untuk Dukung Prabowo (Geruduk-PRABOWO) Chairul Bachri, SH yang ditemui Kisaran, Sumatera Utara memberikan apresiasi tinggi terhadap transparansi dan langkah cepat yang ditunjukkan oleh Mabes Polri. Chairul Bachri memuji kinerja Polri yang dinilai berani membongkar pelanggaran di internalnya sendiri tanpa ada yang ditutup-tutupi. Menurutnya, langkah ini membuktikan bahwa program reformasi birokrasi dan komitmen pembersihan ke dalam institusi benar-benar berjalan di lapangan.
Namun demikian, Chairul juga mendesak agar proses hukum terhadap LSP, ASN, dan EH dilakukan secara maksimal. Ia meminta tim penyidik menerapkan sanksi hukum yang sangat berat melalui dakwaan pasal berlapis guna memberikan efek jera yang nyata. Tindakan tegas ini dianggap krusial agar tidak ada lagi oknum aparat yang menyalahgunakan wewenang digital serta mencederai institusi penegak hukum yang sedang berjuang membangun kepercayaan publik.
Dimensi Hukum dan Mitigasi Risiko Pidana
Dari sudut pandang hukum siber di Indonesia, tindakan melakukan interseptasi atau penyadapan informasi elektronik secara ilegal, mengakses sistem milik orang lain tanpa hak, serta merusak atau menghapus data elektronik merupakan pelanggaran berat. Perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang diatur ketat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terlebih, status para tersangka sebagai aparat penegak hukum berpotensi menjadi faktor pemberat dalam proses peradilan pidana maupun sidang etik profesi yang akan dihadapi melalui Divisi Propam.
