JAKARTA — Korps Bhayangkara diguncang isu krusial terkait kebocoran keamanan negara. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri dikabarkan melakukan operasi senyap pada Selasa (3/11/2026) dini hari, guna menindak kelompok yang diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber di lingkungan penegak hukum, penyadapan tersebut diduga dikomandani oleh seorang perwira tinggi aktif berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) berinisial AS. Aksi ini disinyalir beroperasi dari sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Kasus ini dilaporkan ikut menyeret sejumlah nama besar di internal kepolisian. Sumber tersebut menyatakan bahwa beberapa perwira, termasuk Irjen AS, perwira tinggi berinisial EH, NS, serta seorang Komisaris Jenderal (Komjen) berinisial A, telah masuk dalam daftar penyidikan intensif. Selain itu, seorang jenderal aktif berinisial L juga disebut-sebut ikut terseret dalam pusaran kasus ini, dengan peluang evaluasi jabatan di lingkungan Istana Negara yang kini terbuka lebar.
Hingga saat ini, para perwira menengah dan personel lain yang diduga terlibat dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Kelompok ini disinyalir memiliki jejaring yang terkoordinasi dengan melibatkan pihak internal, baik personel aktif maupun purnawirawan.
Merespons berkembangnya informasi tersebut, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memilih berhati-hati sebelum memaparkan detail kasus ke publik. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Edizon Isir, menegaskan bahwa kepolisian masih melakukan pendalaman dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh informasi yang beredar.
“Kami belum bisa mengungkap identitas maupun jumlah perwira yang dimaksud dan meminta publik menunggu keterangan resmi selanjutnya,” ujar Irjen Pol. Johnny Edizon Isir di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Langkah persuasif dan kehati-hatian Polri ini diambil guna memastikan akurasi penyelidikan, mengingat kasus ini menyangkut isu sensitif terkait keamanan berlapis para petinggi negara. Publik dan media saat ini masih menunggu konferensi pers resmi dari Mabes Polri untuk mengonfirmasi detail penegakan hukum tersebut.
