MEDAN — Bantahan keras datang dari wali murid kelas Makkah menyusul pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala MIN 1 Medan terkait polemik pengelolaan kelas Makkah dan Madinah.
Para wali murid menilai penjelasan Plt Kepala MIN 1 Medan tidak mencerminkan kondisi yang mereka rasakan dan saksikan langsung. Mereka justru mengungkap sejumlah persoalan yang dinilai mengarah pada dugaan perlakuan berbeda terhadap siswa kelas Makkah.
Bagi para orang tua, persoalan ini bukan lagi sekadar perbedaan pengelolaan kelas. Mereka mempertanyakan apakah seluruh siswa di MIN 1 Medan benar-benar memperoleh hak pendidikan, fasilitas, kesempatan berprestasi, serta perlakuan yang sama.
Salah satu persoalan yang disorot adalah pelaksanaan seleksi Olimpiade. Wali murid mengungkapkan siswa kelas Makkah disebut harus mengikuti seleksi dalam kondisi yang jauh dari layak, bahkan beberapa siswa terpaksa duduk di lantai.
“Anak-anak kelas Makkah sampai harus duduk di lantai saat seleksi Olimpiade. Tetapi ketika pengumuman, yang dinyatakan lolos justru hanya anak-anak kelas Madinah,” ungkap seorang wali murid.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan tanda tanya besar di kalangan orang tua. Mereka tidak tinggal diam dan meminta lembar jawaban peserta untuk diperiksa.
Menurut informasi yang diterima wali murid, terdapat kejanggalan pada lembar jawaban sejumlah siswa kelas Madinah. Lembar jawaban disebut relatif bersih tanpa banyak coretan.
Kecurigaan semakin menguat setelah persoalan tersebut ditelusuri oleh wali kelas. Dari penelusuran itu, wali murid mengaku mendapatkan informasi mengenai dugaan kebocoran soal seleksi kepada siswa kelas Madinah.
Tudingan tersebut dinilai perlu diuji secara terbuka karena, menurut wali murid, beberapa hari sebelum pelaksanaan seleksi, Plt Kepala Sekolah disebut meminta para guru menyerahkan soal yang akan digunakan dalam tes.
“Informasinya, ada guru yang diminta menyerahkan soal. Bahkan ada ucapan, ‘Saya kepsek di sini, hak saya mau buat apa’. Kalau memang benar, ini harus dijelaskan. Jangan sampai ada soal yang seharusnya menjadi rahasia justru bocor kepada pihak tertentu,” tegas wali murid.
Para orang tua meminta Kementerian Agama tidak menganggap persoalan tersebut sebagai keluhan biasa. Mereka mendesak dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen soal, lembar jawaban, proses penyusunan dan distribusi soal, hingga meminta keterangan dari guru maupun pihak yang mengikuti proses seleksi.
“Kalau semua memang sesuai prosedur, buktikan secara terbuka. Jangan hanya memberikan pernyataan,” katanya.
Insentif Guru dan Dugaan Persoalan Dana Ikut Dipersoalkan
Persoalan yang diungkap wali murid tidak berhenti pada seleksi Olimpiade.
Mereka juga mempersoalkan informasi mengenai dugaan pemotongan insentif guru yang mengajar melebihi jam belajar reguler di kelas Makkah.
Selain itu, wali murid mengaku mendapatkan informasi mengenai dugaan permintaan sejumlah uang dari alokasi kelas Makkah kepada bendahara.
Menurut mereka, bendahara disebut tidak menyetujui permintaan tersebut. Setelah penolakan itu, posisi bendahara kemudian dikabarkan digantikan oleh seseorang yang disebut memiliki kedekatan dengan Plt Kepala Sekolah.
“Ini informasi yang kami dapatkan. Karena itu kami minta Kemenag jangan hanya mendengar satu pihak. Periksa semuanya, termasuk aliran dan penggunaan dana,” ujar wali murid.
Para orang tua menilai jika benar terdapat persoalan dalam pengelolaan keuangan, maka hal tersebut bukan sekadar masalah internal sekolah. Transparansi penggunaan dana pendidikan, menurut mereka, menyangkut hak siswa dan kewajiban moral pengelola sekolah kepada orang tua.
Komputer Dibeli dari Uang Orang Tua, Mengapa Siswa Makkah Justru Tak Bisa Menggunakan?
Kekecewaan wali murid semakin memuncak ketika berbicara mengenai fasilitas komputer.
Mereka menegaskan, komputer yang selama ini digunakan di MIN 1 Medan menurut mereka bukan dibeli semata-mata menggunakan anggaran negara atau bantuan Kementerian Agama, melainkan berasal dari uang pembangunan dan uang sekolah yang dibayarkan orang tua siswa kelas Makkah.
Namun, fasilitas tersebut kini disebut tidak dapat digunakan secara optimal oleh anak-anak mereka.
Bahkan, wali murid menyebut siswa kelas Makkah pernah dipulangkan karena ruangan komputer akan digunakan siswa kelas Madinah. Akibatnya, kegiatan ekstrakurikuler TIK yang seharusnya dapat diikuti siswa kelas Makkah juga disebut terganggu.
“Komputer itu dibeli dari uang yang kami bayarkan. Tetapi anak-anak kami justru tidak bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ketika mau digunakan, ada saja alasan. Bahkan anak-anak kami dipulangkan karena ruangan itu diprioritaskan untuk kelas Madinah,” ungkap wali murid.
Bagi para orang tua, persoalan tersebut menjadi pertanyaan serius.
Jika fasilitas dibangun dan dibeli dari kontribusi orang tua, mereka mempertanyakan dasar kebijakan yang menyebabkan akses penggunaannya justru berbeda antara siswa kelas Makkah dan Madinah.
“Kalau memang mau pemerataan, kami setuju. Tetapi jangan hanya pemerataan dalam satu hal. Fasilitas, kesempatan belajar, kegiatan ekstrakurikuler, semuanya harus sama,” tegasnya.
Pertanyakan Penunjukan Plt Kepala Sekolah
Wali murid juga meminta Kemenag menjelaskan secara terbuka proses penunjukan Plt Kepala MIN 1 Medan.
Mereka mempertanyakan latar belakang Plt Kepala Sekolah yang sebelumnya disebut merupakan guru olahraga.
“Yang kami pertanyakan adalah kapabilitas dan proses penunjukannya. Bagaimana mekanismenya sampai seorang guru olahraga dipercaya memimpin MIN? Apa pertimbangannya? Kami minta Kemenag menjelaskan kepada publik,” kata wali murid.
Di tengah polemik tersebut, wali murid juga mengaku mendengar informasi mengenai dugaan adanya dukungan atau “backing” tertentu yang membuat Plt Kepala Sekolah memiliki posisi kuat di lingkungan Kemenag.
Namun, wali murid menegaskan informasi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan, bukan sekadar menjadi isu.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Kalau memang ada dukungan atau kekuatan tertentu, silakan dibuktikan. Yang kami minta hanya transparansi. Jangan sampai jabatan digunakan untuk menekan guru atau mengabaikan hak siswa,” ujarnya.
“Kalau Pemerataan, Jangan Hanya Anak Makkah yang Dikorbankan”
Wali murid menyatakan tidak menolak jika sekolah ingin melakukan pemerataan antara kelas Makkah dan Madinah.
Namun, mereka menolak jika alasan pemerataan justru membuat siswa kelas Makkah kehilangan fasilitas atau hak yang sebelumnya mereka dapatkan.
“Kami setuju dengan pemerataan. Tapi jangan hanya fasilitas dan kesempatan anak-anak kami yang dikurangi. Kalau pemerataan, semua harus benar-benar disetarakan, termasuk kewajibannya,” tegasnya.
Dalam tuntutan mereka, wali murid juga meminta kejelasan mengenai uang pembangunan sekitar Rp7,5 juta yang telah dibayarkan serta uang sekolah sekitar Rp2,5 juta per enam bulan yang disebut telah dibayar di muka.
Menurut mereka, apabila sekolah tidak lagi memberikan fasilitas dan layanan pendidikan sebagaimana yang selama ini menjadi dasar pembayaran, maka penggunaan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
“Kami ingin tahu uang yang sudah kami bayarkan itu digunakan untuk apa dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai orang tua diwajibkan membayar, tetapi anak-anak kami justru tidak mendapatkan hak yang setara,” katanya.
Wali Murid Ancam Bawa Persoalan ke Menteri Agama hingga Presiden
Para wali murid kelas Makkah menegaskan mereka tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut sebelum ada kejelasan dan kebijakan yang dianggap adil.
Mereka meminta Kemenag Medan segera turun tangan, melakukan pemeriksaan dan mempertemukan seluruh pihak untuk membuka fakta mengenai berbagai tudingan yang berkembang.
Jika tidak ada penyelesaian yang dianggap adil, wali murid menyatakan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.
“Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi dan Kemenag Medan tidak mengambil kebijakan yang adil, kami sudah sepakat menyurati Menteri Agama sampai Presiden. Kami akan bawa persoalan ini ke tingkat nasional agar ada pemeriksaan dan penyelesaian,” tegasnya.
Para wali murid menilai persoalan MIN 1 Medan tidak boleh diselesaikan hanya dengan saling bantah melalui pemberitaan.
Mereka meminta Kemenag membuka fakta, memeriksa bukti, mengevaluasi kebijakan, serta memastikan seluruh siswa memperoleh hak pendidikan yang sama.
Sebab bagi orang tua, persoalannya sederhana: jika benar tidak ada diskriminasi, tidak ada kebocoran soal, tidak ada persoalan pengelolaan dana, dan seluruh fasilitas digunakan secara adil, maka seluruhnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan yang transparan.
Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, wali murid meminta Kemenag tidak ragu mengambil tindakan sesuai ketentuan.
Catatan redaksi: Seluruh tudingan dalam pemberitaan ini merupakan keterangan dan klaim yang disampaikan wali murid. Redaksi belum menyimpulkan tudingan tersebut sebagai fakta hukum. Pihak Plt Kepala MIN 1 Medan dan Kementerian Agama berhak memberikan klarifikasi, bantahan, serta penjelasan atas seluruh tudingan tersebut.
