JAKARTA – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memvalidasi Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dipastikan membentur dinding hukum. Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, menegaskan bahwa perkara tersebut sudah tidak memiliki celah hukum lagi untuk diperdebatkan.
Yusril menyatakan bahwa status hukum dokumen tersebut telah berkekuatan tetap menyusul keluarnya putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Sifat putusan MK yang final dan mengikat menutup rapat segala bentuk upaya hukum lanjutan, termasuk Peninjauan Kembali (PK).
Ketertutupan jalur ini kian dipertegas oleh posisi prosedural Gibran dalam perkara di tingkat MA. Mengingat pihak tergugat dalam persidangan tersebut adalah Dirjen Dikdasmen dan Gibran tidak memosisikan diri sebagai tergugat intervensi sejak awal, secara regulasi ia tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding ataupun PK. Langkah koreksi peradilan juga dipastikan tidak akan datang dari pihak pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memilih tunduk pada supremasi hukum dan bersiap mengeksekusi pembatalan suket tersebut dalam waktu dekat setelah menerima salinan resmi dari MA.
Polemik administrasi ini berkembang krusial di ranah politik nasional setelah Gibran mendatangi Presiden Prabowo Subianto pada Selasa pagi, 10 November 2026, untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden. Berdasarkan keterangan Mensesneg Prasetyo di Istana, pengunduran diri tersebut masih tertahan lantaran Gibran memohon waktu kepada Presiden demi menguji dokumen akademisnya di PTUN. Di tengah kebuntuan prosedural ini, nasib kelanjutan pembuktian mandiri tersebut kini sepenuhnya berada di tangan Gibran, meskipun otoritas yudisial telah menyatakan opsi legalnya telah habis.
