MEDAN – Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Medan diterpa isu sensitif terkait jaminan kehalalan produk pangan. Pada Senin, 2 November 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara secara resmi melayangkan kecaman keras atas dugaan penggunaan bahan makanan yang mengandung unsur babi (B2). Temuan ini diduga terjadi pada menu makanan yang diserahkan kepada para siswa sekolah di wilayah Medan Denai dan Kelurahan Medan Tenggara.
Penyediaan logistik makanan di kedua wilayah tersebut dikelola langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan Yayasan Tali Geni Indonesia (TGI). Kasus ini memicu respons publik yang masif mengingat sebagian besar siswa penerima manfaat di wilayah tersebut merupakan muslim yang memiliki kewajiban mengonsumsi makanan halal.
Waktu Kejadian dan Duduk Perkara
Kontroversi mencuat ke publik setelah HMI Sumatera Utara melakukan pemantauan terhadap distribusi makanan dari dapur umum SPPG Yayasan TGI. Ketua Bidang Politik, Demokrasi, dan Pemerintahan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, mempertanyakan validitas pemeriksaan bahan baku sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah. Pihaknya menilai insiden ini merefleksikan rapuhnya tata kelola serta lemahnya sistem pengawasan berlapis yang seharusnya dijamin oleh pemerintah.
Kelanjutan dan Tindakan Tuntutan Hari Ini
Menyikapi perkembangan situasi per hari ini, HMI Sumatera Utara mendesak institusi pusat dan daerah untuk segera mengambil langkah hukum serta administratif yang konkret. Terdapat lima poin tuntutan utama yang digulirkan kepada otoritas terkait:
- Investigasi Menyeluruh oleh Badan Gizi Nasional (BGN): Mendesak BGN pusat melakukan audit total terhadap rantai pasok dan asal-usul bahan baku yang digunakan oleh Yayasan Tali Geni Indonesia.
- Pembekuan Operasional Dapur: Meminta penghentian sementara seluruh aktivitas operasional dapur SPPG tersebut selama proses pemeriksaan berlangsung demi melindungi psikologis dan hak anak sekolah.
- Pencopotan Kepala KPPG Medan: Menuntut evaluasi mendalam hingga pencopotan jabatan Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Medan, Donal Simanjuntak, yang dianggap lalai dalam menjalankan fungsi supervisi melekat.
- Sanksi bagi Yayasan Pengelola: Menuntut pemutusan perjanjian kerja sama dengan Yayasan Tali Geni Indonesia jika indikasi pelanggaran aturan penyediaan MBG terbukti secara valid.
- Intervensi Hukum BPJPH: Mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjatuhkan sanksi administratif berat dengan mengacu pada regulasi penanganan pelanggaran kehalalan produk.
Hingga saat ini, publik masih menunggu hasil investigasi resmi serta klarifikasi lanjutan dari pihak Yayasan Tali Geni Indonesia maupun Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Medan. Pengetatan pengawasan kini menjadi urgensi utama agar program nasional ini tidak mencederai kepercayaan masyarakat.
Ditempat terpisah Penjabat (Pj.) Ketua Umum Gerakan Rakyat Untuk Dukung PRABOWO (Geruduk-PRABOWO), Chairul Bachri, SH didampingi oleh Ketua Sumatera Utara, Zaini Abdillah, SE, mengeluarkan pernyataan sikap tegas. Mereka mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk segera turun tangan tanpa menunda waktu.
“Ini bukan sekadar masalah kelalaian administratif, melainkan dugaan pelanggaran serius yang mencederai program strategis Presiden Prabowo Subianto. Kami mendesak aparat kepolisian, kejaksaan, dan Badan Gizi Nasional untuk bertindak cepat, memeriksa seluruh pihak yang terlibat, dan menyegel fasilitas terkait jika terbukti ada pelanggaran hukum,” tegas Chairul Bachri, SH.
“MBG merupakan program andalan Presiden Prabowo dirancang untuk menyejahterakan generasi bangsa, jangan sampai program ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang tak bertanggung jawab oleh segelintir orang”, tegasnya lagi.
Senada dengan hal tersebut, Ketua Geruduk-PRABOWO Sumut, Zaini Abdillah, SE, menekankan perlunya transparansi penuh dalam proses penyelidikan di lapangan. “Masyarakat Medan, khususnya di wilayah Medan Denai, butuh kepastian hukum hari ini juga. Aparat harus bergerak cepat mengamankan barang bukti sebelum ada upaya manipulasi di lapangan. Jangan biarkan kepercayaan rakyat terhadap program nasional ini runtuh akibat ulah oknum pengelola yang tidak bertanggung jawab,” ujar Zaini.
