Puncak, PAPUA – Penyaluran dana desa yang tak kunjung diterima berujung kerusuhan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Ratusan warga dilaporkan mengamuk dan membakar sedikitnya tujuh kantor pemerintahan pada Selasa (11/8/2026) malam.
Aksi tersebut bermula ketika massa mendatangi Bank Papua untuk menunggu penyaluran dana desa. Menurut Kapolres Puncak AKBP Domingos Ximenes, warga mulai berkumpul di lokasi sekitar pukul 11.36 WIT.
Namun, hingga sore hari dana yang ditunggu belum juga diterima. Sekitar pukul 17.40 WIT, massa kemudian bergerak menuju Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK).
Di lokasi tersebut, Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat menemui massa dan berupaya melakukan dialog. Namun, upaya tersebut tidak mampu meredam kekecewaan warga.
Situasi kemudian berubah menjadi aksi anarkistis. Massa membakar Kantor PMK sebelum aksi meluas ke sejumlah fasilitas pemerintahan lainnya.
“Awalnya massa datang untuk menerima penyaluran dana desa sekitar pukul 11.36 WIT di Bank Papua,” kata Domingos saat dikonfirmasi.
Menurutnya, setelah pembakaran Kantor PMK, massa melanjutkan aksi dengan menyasar sejumlah kantor pemerintahan.
Sedikitnya tujuh kantor dilaporkan terbakar, yakni Kantor PMK, Kantor Bupati Puncak, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, serta Kantor Keuangan.
Tak hanya bangunan pemerintahan, satu unit kendaraan roda empat yang berada di halaman Kantor Bupati Puncak juga ikut menjadi sasaran pembakaran.
Aparat kepolisian langsung dikerahkan untuk mencegah aksi semakin meluas. Sebanyak sekitar 40 personel Polres Puncak bersama personel Satgas Operasi Damai Cartenz diterjunkan ke lokasi.
Personel tersebut dipimpin Kasat Sabhara dan turut melibatkan sejumlah tokoh masyarakat untuk membantu meredam situasi.
“Untuk menghentikan aksi pembakaran, ada 40 personel yang dipimpin Kasat Sabhara bersama beberapa tokoh masyarakat diturunkan untuk memberikan imbauan kepada massa agar membubarkan diri,” ujar Domingos.
Hingga kini, aparat masih melakukan pengamanan serta pendalaman terhadap rangkaian aksi pembakaran tersebut. Polisi juga terus berupaya mengurai massa dan memastikan situasi di Kabupaten Puncak kembali kondusif.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena persoalan penyaluran dana desa yang seharusnya menjadi program pelayanan masyarakat justru berujung pada pembakaran sejumlah fasilitas pemerintahan.
