Teheran, IRAN – Pemerintah Iran menolak usulan Oman terkait pengelolaan bersama Selat Hormuz secara regional. Penolakan tersebut dinilai menjadi hambatan baru bagi upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan di jalur pelayaran strategis yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.
Seorang pejabat senior Iran, Rabu (29/7/2026), mengatakan proposal yang diajukan Oman tidak sejalan dengan kepentingan negaranya. Menurutnya, pengelolaan Selat Hormuz seharusnya dilakukan hanya oleh Iran dan Oman berdasarkan wilayah kedaulatan masing-masing tanpa melibatkan pihak lain.
“Rencana tersebut tidak memiliki peluang untuk berhasil,” kata pejabat tersebut, seperti dikutip Reuters.
Ia menegaskan Iran menginginkan kendali atas seluruh jalur masuk Selat Hormuz serta sebagian jalur keluarnya. Sementara Oman, menurutnya, cukup mengelola wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksinya.
Pernyataan itu muncul sehari setelah sejumlah sumber menyebut negara-negara Teluk mendukung proposal Oman yang menawarkan sistem pengelolaan regional terhadap Selat Hormuz. Dalam usulan tersebut, kapal-kapal yang melintas akan memberikan kontribusi sukarela guna mendanai layanan navigasi, perlindungan lingkungan, pencarian dan penyelamatan, serta pengelolaan jalur pelayaran.
Skema tersebut disebut mengadopsi model pengelolaan Selat Malaka yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, di mana negara-negara pengguna memberikan kontribusi sukarela untuk mendukung operasional dan keselamatan pelayaran.
Meski tetap menyebut Oman sebagai tetangga sekaligus mediator yang dihormati, Iran menolak konsep pembagian kendali secara seimbang atau 50:50. Teheran juga menilai jalur pelayaran di sisi selatan Selat Hormuz yang berada di wilayah Oman memiliki tingkat risiko lebih tinggi bagi aktivitas pelayaran.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur laut paling strategis di dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global serta berbagai komoditas penting melintasi kawasan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia tersebut.
Sejak meningkatnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, aktivitas pelayaran di kawasan itu mengalami gangguan. Penguasaan serta mekanisme pengelolaan Selat Hormuz pun menjadi salah satu isu utama dalam berbagai upaya penyelesaian konflik.
Iran kembali menegaskan bahwa pihaknya memiliki hak kedaulatan untuk mengelola jalur pelayaran di Selat Hormuz, termasuk kemungkinan menerapkan mekanisme biaya terhadap kapal-kapal yang melintas bersama Oman sesuai wilayah masing-masing.
Penolakan terhadap usulan Oman tersebut menunjukkan bahwa jalan menuju kesepakatan mengenai pengelolaan Selat Hormuz masih menghadapi tantangan besar, sementara dunia terus mencermati perkembangan situasi di salah satu jalur perdagangan paling vital bagi perekonomian global.
