Sukoharjo, JAWA TENGAH – Aktivitas belajar mengajar di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Mojolaban, Sukoharjo, terhenti total setelah aparat kepolisian melakukan penggeledahan massal dan memasang garis polisi. Tindakan terukur yang dilakukan korps Korps Brimob bersama penyidik gabungan ini memicu polemik serta protes keras dari pihak yayasan akibat dinilai di luar prosedur formal.
Pihak pondok pesantren melalui Surat Edaran Resmi Nomor 010/RTQ-HQ/SE/X/2026 menyatakan keberatan atas dinamika yang terjadi pada Kamis (29/10/2026) dini hari tersebut. Perwakilan yayasan menyayangkan tindakan pendobrakan fasilitas kamar saat para santriwati tengah beristirahat. Selain itu, pihak pesantren menyoroti tata cara pemeriksaan di lapangan serta penyitaan sejumlah aset personal berupa dokumen, gawai, kendaraan bermotor, dan dana tabungan senilai total Rp50 juta yang diklaim belum disertai berita acara resmi.
Pihak internal ponpes juga mengeluhkan metode interogasi terhadap belasan santriwati yang sempat dibawa ke Polres Sukoharjo tanpa pendampingan hukum awal, termasuk adanya seorang balita yang ikut terbawa akibat situasi darurat di lokasi kejadian.
Di pihak lain, otoritas kepolisian menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan pidana. Berdasarkan keterangan resmi Polda Jawa Tengah, penggeledahan dilakukan serentak di dua lokasi, yakni Sukoharjo dan Karanganyar, guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus pembakaran tempat usaha “Mi dan Babi Tepi Sawah” di Desa Parangjoro.
Dari hasil operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah senjata tajam, busur, serta anak panah yang ditengarai berkaitan dengan perkara. Polisi memastikan proses pemeriksaan terhadap 27 orang saksi, termasuk anak di bawah umur, telah berjalan sesuai koridor hukum dengan melibatkan unit P2TP2A serta UPTD PPA untuk menjamin hak-hak anak. Pihak kepolisian juga telah memulangkan seluruh saksi setelah proses klarifikasi selesai karena belum ditemukan bukti keterlibatan langsung dalam tindak pidana tersebut.
