Deli Serdang, SUMATERA UTARA — Kegelisahan sejumlah anggota terhadap Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih semakin menguat. Bukan hanya mengenai program pembiayaan yang disebut mencapai Rp20 juta per anggota, tetapi juga menyangkut jumlah anggota yang disebut telah mencapai ribuan orang dari berbagai kabupaten/kota, mekanisme perekrutan, persyaratan tambahan, pembentukan Koordinator Wilayah (Korwil), hingga kemampuan finansial koperasi dalam merealisasikan program tersebut.
Sejumlah anggota yang ditemui dan memberikan keterangan pada Sabtu (22/8/2026) mempertanyakan mengapa program pembiayaan yang sejak awal menjadi salah satu daya tarik perekrutan anggota hingga kini belum memberikan kepastian pencairan.
Sebagian anggota bahkan mengaku telah menunggu lebih dari enam bulan.
Di tengah ketidakpastian tersebut, mulai muncul protes anggota. Dalam beberapa kesempatan, protes bahkan disebut sempat memicu ketegangan dan keributan kecil di lapangan.
Pertanyaan yang kini berkembang sederhana tetapi mendasar: jika program pembiayaan memang tersedia, kapan akan dicairkan, dari mana sumber dananya, dan bagaimana kemampuan koperasi membiayainya jika jumlah anggota benar telah mencapai ribuan orang?
DARI JANJI PEMBIAYAAN RP20 JUTA KE PENANTIAN BERBULAN-BULAN
Persoalan ini bermula ketika masyarakat diajak bergabung menjadi anggota Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih.
Dalam proses perekrutan, anggota memperoleh informasi mengenai program pembiayaan usaha yang disebut bernilai Rp20 juta per orang.
Informasi tersebut kemudian menjadi salah satu alasan masyarakat bersedia mendaftarkan diri.
Pada kegiatan launching koperasi, anggota disebut kembali mendapatkan penjelasan bahwa mereka akan didata sebagai bagian dari proses pencairan pembiayaan.
Untuk menjadi anggota, sejumlah anggota menyatakan mereka diwajibkan memenuhi kewajiban berupa Simpanan/Iuran Pokok Rp50.000 dan Iuran Wajib selama satu tahun Rp60.000, sehingga total pembayaran awal yang disebut mencapai Rp110.000 per anggota.
Setelah seluruh proses tersebut dilakukan, anggota kemudian menunggu pencairan.
Namun, waktu berjalan.
Bulan demi bulan berlalu.
Lebih dari enam bulan disebut telah dilewati, tetapi kepastian pencairan belum juga diperoleh oleh sejumlah anggota.
Situasi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dan keresahan.
RP20 JUTA PER ORANG: SEBERAPA BESAR DANA YANG SEBENARNYA HARUS TERSEDIA?
Persoalan menjadi jauh lebih serius ketika jumlah anggota yang disebut mencapai ribuan orang dikaitkan dengan nilai pembiayaan Rp20 juta per anggota.
Secara matematis, apabila seluruh anggota yang memenuhi syarat mendapatkan pembiayaan sebesar Rp20 juta, maka kebutuhan dananya akan menjadi sangat besar.
Sebagai ilustrasi:
1.000 anggota = Rp20 miliar
2.000 anggota = Rp40 miliar
3.000 anggota = Rp60 miliar
5.000 anggota = Rp100 miliar
10.000 anggota = Rp200 miliar
Angka tersebut tentu bukan berarti seluruh anggota akan menerima pencairan secara bersamaan.
Namun, angka itu cukup untuk menunjukkan satu persoalan penting:
Semakin besar jumlah anggota, semakin besar pula kemampuan pendanaan yang harus dapat dibuktikan.
Karena itu, pertanyaan mengenai sumber dana bukan sekadar pertanyaan administratif.
Ini menyangkut kelayakan program, kemampuan finansial, mekanisme pembiayaan, serta transparansi kepada anggota.
Apalagi jika program Rp20 juta tersebut sejak awal disampaikan sebagai salah satu manfaat yang diharapkan anggota setelah bergabung.
RIBUAN ANGGOTA DARI BERBAGAI DAERAH: DATA RESMI DI MANA?
Informasi mengenai jumlah anggota yang mencapai ribuan orang dari berbagai kabupaten/kota juga menjadi perhatian.
Jika informasi tersebut benar, maka Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih bukan lagi organisasi kecil dengan basis anggota terbatas.
Perluasan keanggotaan lintas kabupaten/kota berarti semakin besar pula tuntutan terhadap:
- administrasi keanggotaan;
- sistem pengawasan;
- transparansi keuangan;
- struktur organisasi;
- mekanisme pertanggungjawaban;
- dan kemampuan pengurus mengendalikan aktivitas di lapangan.
Karena itu, pertanyaan mengenai jumlah anggota menjadi penting.
Berapa jumlah anggota sebenarnya?
Berapa yang telah resmi tercatat?
Berapa yang aktif?
Berapa yang baru mendaftar?
Berapa yang telah membayar simpanan pokok dan wajib?
Berapa anggota yang berasal dari masing-masing kabupaten/kota?
Dan pertanyaan paling penting:
Apakah seluruh data tersebut tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif?
Transparansi data menjadi semakin penting ketika jumlah anggota tersebut kemudian dikaitkan dengan program pembiayaan bernilai puluhan juta rupiah per orang.
KOPERASI PRODUSEN, TETAPI MENGAPA PROGRAM PINJAMAN MENJADI PUSAT PERHATIAN?
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah mengenai status Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih sebagai koperasi produsen.
Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata apakah anggota koperasi dapat memperoleh pembiayaan.
Yang perlu dijelaskan adalah:
Bagaimana kedudukan program pembiayaan tersebut dalam kegiatan usaha koperasi?
Apakah pembiayaan tersebut merupakan kegiatan usaha koperasi?
Apakah koperasi hanya menjadi perantara?
Apakah terdapat kerja sama dengan lembaga pembiayaan?
Siapa sebenarnya penyedia dana?
Siapa yang mengambil keputusan pencairan?
Dan apa dasar koperasi menjanjikan atau menyampaikan informasi mengenai pembiayaan Rp20 juta kepada masyarakat yang hendak menjadi anggota?
Pertanyaan tersebut penting agar tidak terjadi kekeliruan antara koperasi produsen dengan koperasi yang kegiatan utamanya menjalankan usaha simpan pinjam.
Apabila program pembiayaan tersebut memang memiliki dasar dan mekanisme yang sah, pengurus tentu memiliki kesempatan untuk menjelaskannya secara terbuka kepada anggota.
Sebaliknya, apabila terdapat batasan tertentu, anggota juga perlu mengetahuinya sejak awal.
BERAS 5 KG RP73 RIBU JUGA DIPERTANYAKAN
Keresahan anggota semakin bertambah dengan munculnya informasi mengenai persyaratan tambahan berupa kewajiban menjual atau mendistribusikan beras kemasan 5 kilogram senilai sekitar Rp73.000 sebanyak dua putaran.
Persyaratan tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan anggota karena dikaitkan dengan proses pencairan pembiayaan.
Pertanyaan yang perlu dijawab pengurus antara lain:
Apa dasar kewajiban tersebut?
Apakah kegiatan tersebut tercantum dalam program resmi koperasi?
Apakah kegiatan penjualan beras merupakan kegiatan usaha koperasi produsen?
Bagaimana perhitungan keuntungan dan pertanggungjawabannya?
Apakah seluruh anggota mendapatkan persyaratan yang sama?
Dan apakah penjualan dua putaran tersebut memang merupakan syarat pencairan pembiayaan?
Jika benar berkaitan dengan pencairan, maka hubungan antara penjualan beras dan pembiayaan Rp20 juta perlu dijelaskan secara terang agar anggota tidak memiliki persepsi yang berbeda.
KETIKA ANGGOTA MULAI MEMPERTANYAKAN, KETEGANGAN PUN MUNCUL
Keterlambatan pencairan disebut mulai menimbulkan kegelisahan.
Anggota yang sebelumnya berharap memperoleh tambahan modal usaha mulai meminta kepastian.
Sebagian mempertanyakan kembali uang yang telah mereka keluarkan.
Sebagian lainnya mempertanyakan berbagai persyaratan yang muncul selama proses berjalan.
Dalam beberapa kesempatan, protes tersebut disebut sempat berkembang menjadi ketegangan dan keributan kecil antara anggota dengan pihak yang dianggap sebagai perwakilan koperasi.
Situasi tersebut tidak boleh dianggap sepele.
Sebab apabila komunikasi tidak segera diperbaiki, persoalan yang semula hanya berupa pertanyaan mengenai pencairan dapat berkembang menjadi krisis kepercayaan anggota terhadap pengurus.
KORWIL BERMUNCULAN, TETAPI SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Di tengah persoalan pencairan, muncul pula informasi mengenai pembentukan Koordinator Wilayah (Korwil) di sejumlah kabupaten/kota.
Struktur tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri.
Jika Korwil merupakan bagian resmi organisasi, maka seharusnya terdapat kejelasan mengenai:
- dasar pembentukannya;
- siapa yang menetapkan;
- surat keputusan atau mandat yang diberikan;
- batas kewenangannya;
- kewenangan dalam merekrut anggota;
- kewenangan menerima uang;
- kewenangan memberikan informasi mengenai pembiayaan;
- mekanisme pelaporan kepada pengurus;
- mekanisme pengawasan; dan
- pertanggungjawaban terhadap aktivitas masing-masing wilayah.
Hal tersebut bukan persoalan sepele.
Sebab semakin banyak pihak yang berbicara dan bertindak atas nama koperasi, semakin besar pula kemungkinan terjadi perbedaan informasi di tingkat anggota.
Pertanyaannya:
Apakah seluruh Korwil tersebut benar-benar berada di bawah struktur resmi Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih?
Jika iya, dokumen mandat dan struktur pertanggungjawabannya tentu dapat dijelaskan.
BOLA SALJU KEANGGOTAAN DAN RISIKO PEMBIAYAAN
Jika benar jumlah anggota telah berkembang menjadi ribuan orang, persoalan pembiayaan dapat diibaratkan seperti bola salju.
Semakin banyak anggota direkrut dengan ekspektasi memperoleh Rp20 juta, semakin besar pula ekspektasi kolektif yang terbentuk.
Jika 100 anggota menunggu, persoalannya mungkin masih terbatas.
Jika 1.000 anggota menunggu, persoalannya menjadi lebih besar.
Jika 5.000 anggota menunggu, nilai ekspektasi pembiayaan mencapai Rp100 miliar.
Jika 10.000 anggota menunggu, nilainya menjadi Rp200 miliar.
Karena itu, angka jumlah anggota tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mengenai kemampuan pendanaan.
Bukan sekadar berapa banyak anggota yang berhasil direkrut, tetapi seberapa besar kewajiban program yang sanggup dipenuhi.
Di sinilah transparansi menjadi sangat penting.
PERTANYAAN TERBESAR: DANA ITU ADA ATAU BELUM TERSEDIA?
Pada akhirnya, anggota membutuhkan jawaban yang konkret.
Bukan sekadar penjelasan bahwa proses sedang berjalan.
Bukan pula sekadar meminta anggota menunggu.
Yang dibutuhkan adalah informasi mengenai:
berapa dana yang tersedia,
dari mana sumbernya,
berapa anggota yang memenuhi syarat,
berapa anggota yang sudah dicairkan,
berapa yang belum,
apa kendalanya,
dan
kapan pencairan dapat dilakukan secara realistis.
Jika program belum memiliki dana yang cukup, anggota juga berhak mengetahuinya.
Jika program tersedia tetapi pencairannya memiliki tahapan tertentu, tahapan tersebut juga perlu dijelaskan.
Jika ada persyaratan tambahan, dasar dan mekanismenya harus dibuka.
Kejelasan lebih baik daripada janji yang terus berubah.
SITI FATIMAH DITUNGGU KONFIRMASINYA
Nama Siti Fatimah disebut sebagai Ketua Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih.
Sebagai pimpinan organisasi, keterangan Siti Fatimah sangat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut.
Namun hingga Sabtu, 22 Agustus 2026, belum diperoleh konfirmasi yang dapat dimuat dalam pemberitaan ini dari Siti Fatimah mengenai:
- jumlah anggota koperasi;
- program pembiayaan Rp20 juta;
- sumber dana;
- alasan belum terealisasinya pencairan;
- kewajiban penjualan beras;
- pembentukan Korwil;
- mekanisme perekrutan anggota;
- dan kondisi keuangan koperasi yang berkaitan dengan program tersebut.
Ketiadaan konfirmasi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan maupun pembenaran terhadap keluhan anggota.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi.
Namun, semakin besar organisasi dan semakin banyak anggota yang menunggu kepastian, semakin besar pula kebutuhan terhadap penjelasan dari pucuk pimpinan.
DANA ANGGOTA DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
Jika anggota memang telah membayar simpanan pokok dan wajib, maka terdapat hubungan ekonomi yang perlu dikelola secara transparan.
Anggota memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana administrasi keanggotaannya dicatat dan bagaimana program koperasi dijalankan.
Karena itu, pertanyaan mengenai:
jumlah dana yang telah diterima,
penggunaan dana,
jumlah anggota,
kegiatan usaha,
sumber pembiayaan,
dan
realisasi program
merupakan pertanyaan yang wajar dalam sebuah organisasi yang berbasis keanggotaan.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi yang bersifat pribadi atau rahasia.
Tetapi informasi yang menyangkut program koperasi, struktur organisasi, mekanisme pembiayaan, dan pertanggungjawaban kepada anggota semestinya dapat dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
JANGAN SAMPAI KEGELISAHAN BERUBAH MENJADI KONFLIK
Kondisi saat ini seharusnya menjadi momentum bagi pengurus untuk membuka komunikasi dengan anggota.
Sebab persoalan terbesar bukan hanya keterlambatan pencairan.
Persoalan yang lebih berbahaya adalah ketika anggota kehilangan kepercayaan karena merasa tidak memperoleh informasi yang jelas.
Apabila pengurus mampu menunjukkan data dan dokumen yang menjelaskan seluruh proses, maka berbagai pertanyaan dapat diselesaikan secara objektif.
Namun apabila informasi tetap tidak jelas sementara jumlah anggota terus bertambah, maka keresahan berpotensi semakin meluas.
Karena itu, sebelum persoalan berkembang lebih jauh, pengurus seharusnya memberikan penjelasan terbuka mengenai seluruh program yang telah disampaikan kepada anggota.
PEMBERITAAN INI MEMINTA JAWABAN, BUKAN MEMBUAT VONIS
Penting ditegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menyimpulkan telah terjadi tindak pidana, penipuan, penggelapan, atau pelanggaran hukum tertentu.
Yang menjadi sorotan adalah fakta dan pertanyaan yang muncul dari keterangan sejumlah anggota serta kebutuhan akan klarifikasi mengenai tata kelola koperasi.
Apabila terdapat perbedaan antara informasi anggota dengan kondisi sebenarnya, maka pengurus memiliki kesempatan untuk menjelaskan dan menunjukkan data yang benar.
Jika seluruh program telah berjalan sesuai ketentuan, maka klarifikasi resmi justru akan menjadi jawaban paling efektif terhadap keresahan yang berkembang.
Sebaliknya, apabila terdapat persoalan administratif atau tata kelola, hal tersebut dapat diperbaiki melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan yang berlaku.
INSTANSI PEMBINA DIMINTA TIDAK MENUNGGU PERSOALAN MEMBESAR
Dengan munculnya keluhan dari anggota dan informasi mengenai perkembangan keanggotaan hingga lintas kabupaten/kota, instansi yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi juga patut memberikan perhatian.
Bukan untuk menghakimi koperasi.
Bukan pula untuk membenarkan keluhan anggota.
Tetapi untuk memastikan bahwa kegiatan koperasi benar-benar berjalan sesuai dengan dokumen pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, kegiatan usaha yang diperbolehkan, serta prinsip tata kelola koperasi.
Pemeriksaan atau klarifikasi administratif justru dapat menjadi jalan keluar untuk menjawab pertanyaan yang selama ini berkembang.
PERTANYAAN YANG KINI MENUNGGU JAWABAN
Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang kini menunggu jawaban resmi:
1. Berapa sebenarnya jumlah anggota Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih?
2. Berapa jumlah anggota aktif dan berapa yang baru terdata?
3. Berapa total simpanan pokok dan wajib yang telah diterima?
4. Apa dasar program pembiayaan Rp20 juta per anggota?
5. Dari mana sumber dana pembiayaan tersebut?
6. Berapa anggota yang telah menerima pencairan?
7. Mengapa sebagian anggota telah menunggu lebih dari enam bulan?
8. Apa dasar kewajiban menjual beras 5 kilogram senilai Rp73.000 sebanyak dua putaran?
9. Apakah kewajiban tersebut berkaitan langsung dengan pencairan pembiayaan?
10. Apa dasar pembentukan Korwil di berbagai kabupaten/kota?
11. Apakah seluruh Korwil memiliki mandat resmi?
12. Siapa yang bertanggung jawab atas aktivitas dan keuangan Korwil?
13. Apakah kegiatan koperasi dan program pembiayaan telah sesuai dengan jenis dan kegiatan usaha koperasi yang tercantum dalam dokumen resminya?
14. Bagaimana kemampuan finansial koperasi memenuhi program pembiayaan jika jumlah anggota benar telah mencapai ribuan orang?
15. Dan yang paling penting: kapan anggota mendapatkan kepastian atas program yang sejak awal menjadi alasan mereka bergabung?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini menunggu jawaban dari Pengurus Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih, khususnya Siti Fatimah selaku Ketua, serta pihak instansi yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI
Redaksi memberikan ruang yang proporsional kepada Siti Fatimah selaku Ketua Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih, Pengurus Koperasi Produsen Sedulur Merah Putih, pihak Korwil, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, koreksi, maupun penjelasan tambahan.
Setiap klarifikasi yang diterima redaksi dimuat secara berimbang.
Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan vonis atau menyatakan telah terjadi tindak pidana. Seluruh informasi mengenai dugaan pelanggaran tetap harus diverifikasi melalui dokumen dan pemeriksaan pihak yang berwenang.
Namun satu hal tidak dapat diabaikan: ketika ribuan orang disebut telah menjadi anggota dan sebagian di antaranya mengaku telah berbulan-bulan menunggu pencairan pembiayaan, maka transparansi bukan lagi pilihan—melainkan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan anggota dan mencegah persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
