JAKARTA — Nama Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, menjadi perhatian setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankannya dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jabodetabek, Senin (14/9/2026).
Lampri disebut menjadi salah satu dari 17 orang yang diamankan KPK dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang diamankan dalam operasi tersebut.
“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang. Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Dalam penindakan tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing. Uang tersebut ditemukan dalam sejumlah tempat penyimpanan, termasuk boks, kardus hingga sekitar 20 koper.
Nilai uang yang diamankan dalam OTT tersebut disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Besarnya barang bukti yang disita menjadi salah satu sorotan dalam penindakan KPK kali ini.
Lampri sendiri diketahui baru beberapa bulan menjabat sebagai Dirjen PPTR. Penangkapannya kemudian menjadi perhatian karena posisi tersebut memiliki keterkaitan dengan pengendalian dan penertiban di bidang pertanahan serta tata ruang.
Kasus ini juga menambah sorotan terhadap tata kelola sektor pertanahan, khususnya terkait proses administrasi dan pengurusan hak atas tanah yang melibatkan kepentingan usaha dalam skala besar.
Meski demikian, status hukum para pihak yang diamankan masih harus menunggu proses pemeriksaan dan penetapan KPK. KPK memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan awal sebelum menentukan pihak-pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka sesuai ketentuan hukum acara pidana.
KPK dijadwalkan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, barang bukti, serta status hukum masing-masing orang yang diamankan dalam OTT tersebut.
Perkembangan perkara ini dipastikan menjadi perhatian publik, mengingat menyangkut pejabat tinggi kementerian dan dugaan praktik suap dalam proses pengurusan HGB.
